Strategi penataan lingkungan yang sesuai dengan UUPLH

Sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

o   Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

o   Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.

o   Membangun hubungan interdependensi antar daerah.

o   Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

1.      Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi.Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

2.      Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif

3.      Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

4.      Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan.Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

5.      Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

 

STRATEGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Strategi dalam pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan berbagai cara, dengan mengeluarkan kebijakan secara resmi, dan merespon keterlaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu cara dalam merespon semua permasalahan itu adalah dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Evaluasi ini bertujuan sebagai koreksi, umpan balik dan perbaikan bagi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dalam proses penyempurnaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Evaluasi PLH bertujuan untuk:

1.      Mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup (PLH)

2.      Merumuskan masukan untuk kebijakan PLH yang akan datang

Adapun sasaran Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

1.     Informasi pelaksanaan kebijakan PLH

2.     Rekomendasi bagi rumusan kedepan kebijakan PLH

3.     Ketepatan program PLH dalam menjawab permasalahan lingkungan yang ada dimasyarakat.

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan saat ini didasarkan atas hasil-hasil analisa implementasi program pengelolaan lingkungan hidup (PLH) yang dituangkan dalam :

1).            Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;

2).            Dokumen-dokumen Kebijakan KLH ;

3).            Matriks Evaluasi KLH atas Kinerja Sektor dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lilngkungan ; serta

4).            Evaluasi Anggaran Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Tata Ruang.

Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa perspektif baik pada tataran individu/masyarakat maupun dunia usaha pengelolaan lingkungan hidup selalu menunjukkan nilai benefit yang lebihkecil jika dibandingkan dengan perspektif lainnya. Oleh karena itu kebijakan publik yang seharusnya dibuat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah merubah perspektif yang selama ini menganggap pengelolaan lingkungan hidup merugikan menjadi perspektif pengelolaan lingkungan hidup yang mendatangkan benefit.Program-program yang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk mengurangi isue lingkungan yang dirasakan, baik dari segi jenis maupun kuantitasnya.