Skip to main content

Aturan baru bagi guru untuk bertugas menjadi Kepala Sekolah 2025

Revolusi Kepemimpinan Pendidikan: Aturan Baru Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi babak baru dalam dunia pendidikan Indonesia, khususnya terkait dengan pengangkatan kepala sekolah. Jika sebelumnya jalur menuju kursi kepemimpinan sekolah seringkali dianggap berliku dan terkesan eksklusif, maka kini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dasar dan menengan (KEMENDIKDASMEN)  menggebrak dengan aturan baru yang lebih progresif dan berorientasi pada kualitas. Perubahan ini menandai sebuah revolusi, bukan hanya dalam birokrasi, tetapi juga dalam filosofi kepemimpinan pendidikan di Tanah Air.

Inti dari aturan baru ini adalah penekanan kuat pada kompetensi pedagogik, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial para calon kepala sekolah. Tidak lagi cukup hanya dengan pengalaman mengajar yang panjang atau loyalitas terhadap institusi. Kini, setiap guru yang bercita-cita menjadi pemimpin harus membuktikan kapasitasnya melalui serangkaian tahapan seleksi yang lebih komprehensif dan transparan.

Salah satu poin krusial yang menonjol adalah pemberlakuan sistem seleksi berbasis kinerja dan potensi. Ini berarti, data kinerja guru selama mengajar, termasuk prestasi siswa, inovasi pembelajaran, serta kontribusi terhadap pengembangan sekolah, akan menjadi pertimbangan utama. Selain itu, asesmen kompetensi yang melibatkan psikotes, simulasi kepemimpinan, dan wawancara mendalam akan menjadi penentu. Tujuannya jelas: memastikan bahwa kepala sekolah yang terpilih adalah individu yang tidak hanya cakap mengajar, tetapi juga mampu menggerakkan dan membawa perubahan positif bagi ekosistem pendidikan.

Lebih jauh, aturan baru ini juga membuka jalur pengembangan karir yang lebih jelas dan terukur bagi para guru. Tersedia berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional yang dirancang untuk mempersiapkan guru-guru potensial menjadi pemimpin yang andal. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan kader-kader kepala sekolah yang visioner dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dengan aturan baru ini, harapan besar diletakkan pada pundak para calon pemimpin sekolah. Diharapkan, pengangkatan kepala sekolah di tahun 2025 tidak lagi sekadar formalitas, melainkan sebuah proses seleksi ketat yang menghasilkan individu-individu terbaik. Mereka adalah para pemimpin yang siap menjadi lokomotif perubahan, membawa sekolah ke arah yang lebih maju, menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, dan pada akhirnya,
Sahabat menteri pendidikan yang baru Prof Abdul Mukti telah meluncurkan Aturan baru mengenai kepala sekolah yang terbit pada tahun 2025 meliputi batas masa jabatan, penilaian kinerja, dan mekanisme penugasan. Kepala sekolah hanya bisa menjabat maksimal dua periode berturut-turut, atau 8 tahun, dan evaluasi kinerja dilakukan setiap tahun. Proses penugasan melibatkan seleksi administrasi, seleksi substansi, pelatihan, dan penugasan.
Rincian Aturan Baru:
  • Masa Jabatan:
    Kepala sekolah hanya dapat menjabat maksimal dua periode berturut-turut, dengan setiap periode berdurasi 4 tahun
  • Evaluasi Kinerja:
    Kinerja kepala sekolah dievaluasi setiap tahun
  • Seleksi:
    Proses seleksi calon kepala sekolah melibatkan seleksi administrasi, seleksi substansi, pelatihan bakal calon kepala sekolah, dan penugasan
  • Penugasan:
    Penugasan sebagai kepala sekolah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah
  • Kompetensi:
    Kepala sekolah harus memiliki 5 kompetensi, yaitu kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial
  • Sistem Informasi dan Manajemen:
    Sistem Informasi dan Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK) telah disesuaikan dengan aturan baru


  • Terkait dengan aturan penugasan guru sebagai kepala sekolah  silahkan download pada link berikutLink Doanload

Comments

Popular posts from this blog

Hukum Pidana Baru Indonesia UU NO 1 Thun 2023

Hukum Pidana Baru Indonesia UU NO 1 Thun 2023 Indonesia sebagai negara hukum,   Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.  Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut: 1.Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum ( rechtsstaat ) tidak berdasar atas kekuasaan belaka ( machtstaat ). 2.Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasa...

Makalah Kelas XI BAB 5 Menelaah Ancaman Terhadap Integrasi Nasional

  MENELAAH ANCAMAN TERHADAP INTEGRASI NASIONAL   KELOMPOK 1: 1.       AMIRA ANGGRAENI 2.       ANDRE SAPUTRA 3.       ANDRIAS GUNAWAN 4.       CLARIN EKA SABILA 5.       DESY YULIA NINGSIH 6.       DWI JULIA RAHMA WATI 7.       ENDI GALIH 8.       HELEN HELSHINKY 9.       IRMA NURAINI 10.   RENDI SYAIFULLOH 11.   SUCI RAMADANI 12.   ULLY AYU RAHMADANI 13.   VELA SARTIKA 14.   ZETY FATHU REZA   SMA NEGERI 1 PENAWAR AJI KEC. PENAWAR AJI KAB. TULANG BAWANG     KATA PENGANTAR   Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah tentang "Menelaah Ancaman Terhadap Integrasi Nasional". Ti...

PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

  PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA KARYA TULIS ILMIAH Oleh : ..................... Nim : ............ FAKULTAS HUKUM  .............  201. KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan kepada yang maha kuasa, karena berkat campur tangan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan judul “Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia”. Adapun maksud daripada pembuatan Karya Ilmiah ini  adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam penyelesaian kasus -kasus Prospek Pengaturan Pidana Masyarakat. Penulisan karya ilmiah ini tentu saja masih banyak kekurangan. Untuk itu demi kesempurnaannya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif. Akhirnya, semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum. Manado,        April 2017 Penulis DAFTAR ISI Halaman LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................             ...