EKA ARLIYAN JUNEDRIA

1.       Penjelasan singkat mengenai pencabutan UNDANG-UNDANG yang disertai dengan penggantian dan tanpa penggantian Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu ( Lampiran II Nomor 158 dan 159 UU 12/2011 ). Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam

HUKUM PAJAK DAN ACARA PERPAJAKAN Atas pengajuan gugatan dalam pelaksanaannya seharusnya diajukan kepada Pengadilan Pajak akan tetapi kenyataannya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan diterima oleh PTUN karena mendasarkan ketentuan UU no. 5 Tahun 1986. Hal tersebut menimbulkan dualisme lembaga. Bagaimana tanggapan Anda atas dualisme lembaga tersebut?... Jawab ! Amandemen ke  – tiga UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi m erujuk pada ketentuan tersebut lembaga-lembaga mana yang berwenang melakukan kekuasaan kehakiman telah disebutkan secara terbatas. Dengan kata lain tidak ada yang namanya lembaga peradilan selain apa yang telah disebutkan secara tegas   dalam konstitusi. Meskip

For the first task in this third week, ask that colleagues can answer the following questions: 1. Identify and explain the forms of unlawful acts in trading activities. forms of unlawful acts in the trading activity can be classified into several things: • Monopoly Monopoly is the provision of specific merchandise at least one-third owned by one person or group, so the price can be controlled. The word "monopoly" is derived from the Greek word meaning "sole traders". Besides, the term monopoly is often referred to as "Antitrust" for understanding the mismatch with the term "antitrust" or the term "dominance" is used by the European public, which means commensurate with the meaning of the term "monopoly" dikekuatan market. • monopsony Monopsony is a situation where the business actors to control the supply receipts or become the sole purchaser of goods and services in a commodity market. Monosopni condition often occurs

Task 1 HKUM4103 Philosophy of Law and Professional Ethics Siblings of students, the first task, you are asked to answer the questions below: 1. What is a Feminist Jurisprudence? Explain Feminism Jurisprudence is the theory of law approach based on the female perspective of gender equality in politics, economics, and social. Feminism Jurisprudence or can be called Feminist Legal Theory in which we learn the law from the viewpoint of feminist theories. Feminism Jurisprudence theory behind this is due to reduce the patriarchal ideology through the use of ideology since the first legal and regulatory bodies is dominated by men. Feminism Theory Jurisprudence is based on the view that in the history of the feminist movement, the law is an instrument to perpetuate the subordination of women under the position of men. To realize these goals Feminism Jurisprudence using women ask what is actually desired by women, to consider all the concrete and unique experiences of women (women