Skip to main content

Hukum Pidana Baru Indonesia UU NO 1 Thun 2023

Hukum Pidana Baru Indonesia UU NO 1 Thun 2023

Indonesia sebagai negara hukum,  Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. 

Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut:
1.Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat).

2.Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa untuk mencipyakan keselarasan, ketertiban dan keamanan pemerintah membuat UU sebagai perwujudan hukum di indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disebut KUHP Baru), yang di tetapkan pada 2 Januari 2023. Pasal 624 KUHP Baru menetapkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”, yakni pada 2 Januari 2026.

Perubahan ini sebagai akibat adaya pertautan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru, yang keberadaannya menimbulkan implikasi hukum terhadap beberapa aspek hukum pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru menentukan:

 (1)Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

(2)Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi.

Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru merupakan perwujudan Asas Legalitas, yang merupakan pondasi sekaligus pilar utama sistem hukum pidana pada keluarga hukum (‘legal family’) Civil Law System. Terdapat beberapa karakteristik dari keluarga hukum pidana Civil Law System, yaitu antara lain9:

(1) hukum pidana harus merupakan hukum undang-undang dan

(2) pembatasan kebebasan hakim. Keberadaan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru, berimplikasi perubahan mendasar pada sistem hukum pidana di Indonesia, yang awalnya menganut sistem hukum pidana perundang-undangan (statute criminal law system), sekarang juga menganut sistem hukum berdasarkan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’ (living criminal law system). Sistem hukum tersebut berimplikasi pada:

1. Sistem Hukum Pidana;

2. Sumber Hukum Pidana;

3. Sistem Peradilan Pidana;

4. Hukum Pidana yang Harus Digunakan;

5. Kualifikasi Perbuatan.

Terkait KUHP terbaru Silahkan download pada link berikut ini

https://drive.google.com/file/d/115x82hL6NxFjSAY4PZplxZBH-UD_hajD/view?usp=sharing

 


Comments

Popular posts from this blog

ILMU NEGARA

ILMU NEGARA Secara terminologi bahasa, ilmu negara terdiri dari dua gabungan kata, yakni ilmu dan negara. Ilmu berarti suatu sistem pengetahuan (supernatural,  knowledge ,  esoteric wisdom ,  science ), sedangkan pengertian negara dirumuskan juga dalam berbagai definisi, seperti dikemukakan oleh para ahli pikir, yaitu (Naning, 1983: 1-2):  Aristoteles, negara ( polis ) ialah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Jean Bodin, negara ialah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh suatu kekuasaan yang berdaulat. Hans Kelsen, negara ialah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan h...

Pengertian Dan Dasar Hukum Surat berharga

P engertian Dan Dasar Hukum Surat berharga Surat berharga tidak dapat dipisahkan dengan transaksi dagang, karena lahirnya surat berharga tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan dan memudahkan serta mengamankan transaksi-transaksi dalam dunia perdagangan. Pembayaran dan penyerahan barang, pada dasarnya dapat berlangsung dengan sederhana dan cepat, bila transaksinya sendiri berlangsung dengan sederhana. Pembayaran dan penyerahan barang yang paling sederhana adalah dengan menggunakan uang tunai pada saat barang yang dibeli diserahkan oleh penjual kepada pembeli.   Dalam bahasa Belanda disebut sebagai “waarde papier” dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “negotiable instrument”.Yang dimaksud dengan Surat Berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat t...