EKA ARLIYAN JUNEDRIA

 TUGAS 1 (TINDAK PIDANA KHUSUS) TUGAS MATERI NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA NAMA : NIM : UPBJJ :  Perhatikan baik-baik soal ini dan bacalah secara seksama. 1. Zat narkotika apabila dipakai akan menimbulkan efek/pengaruh pada tubuh sipemakai. Sebut dan jelaskan! 1. Morfin Morfin berasal dari kata morpheus ( dewa mimpi ) adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. 2. Heroin / putaw Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak. 3. Ganja / Kanabis / mariyuana Ganja (Cannabis sativa syn. Cannabis indica) adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya.  Narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). 4...

Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai mahluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain.Agar segala perbedaan tersebut tidak me nim bulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain : 1. Pedman dalam bertingkah laku. Norma me muat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masya - rakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhl uk sosial, manusia lahir, b...

 Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Hakikat Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut, di antaranya sebagai berikut. a. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan). Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan de...

Materi PKn Kelas 8 BAB 2 Menumbuhkan Kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sub BAB Ke 2 Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. UUD diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. UUD diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki UUD, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Latar belakang pembuatan UUD bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain, sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Bryce seperti dikutip (artonang.blogspot.com), hal-hal ...

                                                                        SURAT KUASA DAN GUGATAN SURAT KUASA Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : Nama : Doyok Pekerjaan : Pengusaha bertempat tinggal di : jalan cumi-cumi no 5, pancoran, kalibata, Jakarta selatan, Dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada : Nama : ......................... Advokad, berkantor di : Lintas Rawa Pitu Tulng Bawang Alamat : Jl. Pemuda  No. 214, tulang bawang lampung                                                                          ————-K H U S U S————- Untuk dan atas ...

SOMASI Tulang Bawang , 10 Agustus2008 Kepada Yth Saudara kadir Jl. Lumba – lumba  No. 5 Tulang Bawang. Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama        : Alamat    : Jl. PULAU ROTE  No. 07 TULANG BAWANG Pekerjaan    : Advokad/Pengacara/Penasihat Hukum Untuk dan atas nama klien kami, Sdr. DOYOK pekerjaan PENGUSAHA dengan alamat JL. CUMI-CUMI NOMOR 5 PANCORAN , dengan ini kami ingin menyampaikan Somasi kepada saudari sebagai berikut : Bahwa klien kami dengan saudara telah membuat suatu  perjanjian dalam hal ini JUAL BELI yang telah di saksikan oleh notaris jojon, SH. Mkn yang berkantor jl cucut no 1 jakarta selatan pada tanggal 4 januari 2008. Saat itu pada tanggal 4 januari 2008, klien kami menjual sebidang tanah dengan harga  Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saudara  dan telah di sepakati bahwa tahap 1 pembeli membayar sebesar 50% dari harga rumah dan sisa pembayaran akan d...

Materi PKN Kelas 7 bab 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris ”constitution”, dalam bahasa Belanda ”constitutie”, dalam bahasa Jerman ”konstitution”, dan dalam bahasa Latin ”constitutio” yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar.  Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tatanegara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara (BudiJuliardi,2015:66-67).  Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat,pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang...

  Contoh Study kasus perdata tentang  Wanprestasi Sebut saja Andre, meminjamkan uangnya kepada Nita dengan bunga yang disetujui kedua belah pihak sebesar 13 %. Perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan (tanpa perjanjian tertulis), Andre berasumsi bahwa perjanjian lisan ini dapat ditepati oleh Nita (karena Andre percaya sepenuhnya kepada Nita, dikarenakan Nita masih ada hubungan keluarga dengan Andre; Nita adalah istri dari sepupu kandung Andre). Hubungan Pinjam meminjam berlangsung sampai mencapai angka rupiah yang cukup besar sekitar 50jt. Andre terus meminjamkan karena tergiur oleh bunga yang disepakatinya. Sampai pada batas waktu tertentu Andre sadar akan kondisi keuangannya, Andre lalu menagih pinjaman uang tersebut kepada Nita. Nita berjanji akan membayar pada tanggal yang sudah ditentukan, tetapi selalu ada alasan (seperti dirampok, kecopetan dll). Suatu saat Andre menagih kembali kepada Nita, Nita dengan yakin menjawab bahwa sebagian uang tersebut sudah dikirim via ATM...

  Salam Pembaca yang budimak kali ini saya akan berbagi tentang contoh ringkasan materi hukum perdata pada matakualiah HKUM422 silahkan dibaca, semoga bermanfaat.    HukumPerdata / HKUM4202 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata menutur  Prof. H.R. Sardjono: “Hukum Perdata ialah norma atau kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya terhadap orang lain, dan Hukum Perdata pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan. Hukum Perdata mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.” Ruang Lingkup Hukum Perdata:   1.       Hukum Perdata Dalam Arti Luas Hukum Perdata dalam arti luas pada hakekatnya meliputi semua hukum privat meteriil, yaitu segala hukum pokok (hukum materiil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHPerdata (BW), KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan (undang-undang) lainn...